POKER MULIA

mencoba menyambangi Jajat ke rumahnya di bilangan Pisangan Baru Utara, Matraman, Jakarta Timur. Namun, sejak Sabtu (8/7/2017) sore hingga malam, rumah tersebut sepi.

Menurut tetangga di sampingnya, rumah itu sepi sejak siang. Jajat sempat terlihat pergi meninggalkan kediamannya.

"Pagi tadi masih ada. Tapi kayaknya tadi pergi dari siang. Emang banyak yang cari Jajat," ucap tetangga Jajat, Jumat (8/7/2017).

Jajat diketahui merupakan pegawai bank di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pesanan fiktif Gojek yang dialamatkan ke kantor Jajat tidak tanggung-tanggung nominalnya. Jika dikalkulasikan, dalam sehari bisa sampai Rp 1 juta.

Diduga, hal ini berkaitan dengan cinta masa lalunya. Namun, saat dihubungi Liputan6.com, Jajat bergeming.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Timur Andry Wibowo, telah membenarkan kasus ini sudah dilaporkan. Dia menuturkan, kasus tersebut dalam proses lidik.

"Ini lagi dilidik. Jadi sabar. Tapi yang bersangkutan telah membayar makanan itu (ke driver Gojek) karena kasihan. Jadi masih dilidik," tegas Andry.

Dia membagi pengalaman Jakarta dalam mewujudkan kebersihan ini untuk saling memberi masukan.

"Saya sampaikan hal seperti ini sebagai pembelajaran bagi kita semua, supaya masing-masing daerah dapat berbagi pengalaman kebijakan dan sikap kepemimpinan atas pembangunan lingkungan hidup.

Apa yang baik di satu daerah, itu bisa ditularkan di daerah yang lain," ujar Djarot di Gedung Manggala Wanabhakti Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Pemaparannya itu terangkum dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.

Menurut dia, ada lima aspek yang dijelaskan. Namun, dia tidak merinci kelima aspek tersebut. Dia juga mengungkapkan sebagian besar dewan penilai KPLHD merupakan warga Jakarta. Sebab, mereka lah yang merasakan dampaknya langsung atas program Pemprov DKI.

"Ada lima aspek yang kami jelaskan. Kita beri penjelasan dan Dewan Penilai kan sebagian besar adalah warga Jakarta. Mereka itu bisa merasakan perubahan yang ada di Jakarta dari aspek kebersihan sungai, waduk, situ, taman, pengolahan sampah, kemudian masalah transportasi. Terus permukiman yang lebih sehat dan tentang banjir," tutur Djarot.

Selain itu, dia menjelaskan soal normalisasi sungai. Tahun lalu, normalisasi sungai menuai kontroversi. Bahkan sempat terjadi bentrok di Bukit Duri, Jakarta Selatan.

"Tadi kita sampaikan kayak normalisasi sungai, pasukan pelangi, sistem komplain dengan melalui Qlue," tutur Djarot.

"Kita evaluasi terus ini, kalau memungkinkan juga kita akan (rombak)," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Perombakan akan dilakukan di tingkatan eselon II, III, dan IV, termasuk mengisi jabatan yang kosong.

"(Perombakan) juga termasuk mengisi para pejabat yang sudah purnatugas," kata Djarot. 

Meski akan merombak sejumlah jabatan, mantan Wali Kota Blitar itu mengaku tak dapat melakukan perombakan total seperti yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Mutasi seperti ini tetap meminta persetujuan dari Kemendagri. Kalau dulu zamannya Pak Ahok kan bisa langsung. Tapi sekarang karena kurang 4-5 bulan (masa jabatan berakhir), kita akan konsultasi ke Kemendagri," Djarot menandaskan.